“Segera Hentikan Berbagai Manufer Kepentingan”, demikian tema Siaran Pers yang digelar pada Senin, 17 Januari 2011 oleh Ketua Umum Eksekutif Nasional Front PEPERA PB (Selpius Bobii) pada jam 11.00 s/d 12.00 WPB di Pendopo Asrama Tunas Harapan Padang Bulan - Abepura – Jayapura- Papua. “Perekrutan dan Pemilihan MRP yang kini menjadi kontroversi dilaterbelakangi oleh dua kepentingan besar”, demikian ungkap Selpius Bobii. “Kepentingan pertama datang dari Negara untuk mengamankan kepentingan politiknya di Tanah Papua, yakni menjaga keutuhan NKRI; dan kepentingan ini dilaksankan oleh kekuatan Negara antara lain: BIN, BAIS, BAKIN, TNI, POLRI dan apparatus pemerintahan dan DRP serta kelompok-kelompok kepentingan yang mengejar kepentingan ekonomi semata. Dalam mengamankan kepentingan Negara, apparatus pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan yang nafsu Jabatan dan kekayaan ini diback up oleh negara dengan dana dan dilengkapi fasilitas yang memadai. Kelompok kepentingan kategori kedua adalah pejuang aspirasi murni rakyat bangsa Papua yang dipandang oleh Negara Indonesia serta kaki tangannya sebagai musuh Negara. Negara memandang mereka menjadi musuh karena mereka memperjuangkan keadilan dan kebenaran, termasuk hak penentuan nasib sendiri”, katanya.
Lanjutnnya “Perekrutan dan pemilihan MRP didorong oleh kelompok-kelompok kepentingan dan pemerintah yang mengamankan kepentingan politik Jakarta, yakni menjaga keutuhan NKRI dan sebagai balas jasanya tentu mereka mendapatkan jabatan serta sarana yang memadai. Jika pemilihan MRP dan berujung pada pelantikan MRP, maka bangsa Papua tidak akan pernah mengakui keberadaan MRP karena pertama: bangsa Papua dari awal penerapan OTSUS telah menolak; kedua, pada tanggal 12 Agustus 2011 masyarakat adat Papua (273 suku) melalui DAP telah mengembalikan OTSUS, juga pada tanggal 18 Juni 2010 di mana MRP bersama orang asli Papua mengantar hasil musyawarah yang digelar pada tanggal 9 dan 10 Juni 2010 yang disahkan oleh MRP pada tanggal 16 Juni 2010. Jika MRP tetap dipaksakan dipilih dan dilantik, maka bangsa Papua menganggap MRP itu illegal karena orang-orang yang duduk di MRP bukan representasi kulturan orang Papua, akan tetapi representasi kultural ras melayu. Walaupun mereka yang akan duduk adalah orang Papua berambut keriting dan berkulit hitam, akan tetapi mereka berwatak ras melayu demi mengamankan kepentingan Negara Indonesia di tanah Papua dan untuk memperpanjang penindasan. MRP yang sedang dipaksakan direkrut dan dipilih dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar ras melayu, bukan untuk memperjuangkan ras Melanesia (etnis Papua), serta mengamankan paket politik OTSUS Papua. Bangsa Papua menganggap OTSUS, termasuk MRP sudah tidak ada sejak pengembalian OTSUS pada tahun 2005, tegas Bobii dalam siaran pers yang dihadiri dan diliput oleh pelbagai media massa.
Berikut ini materi siaran persnya, silahkan membaca dan tolong disebarkan ke sesama jaringan yang Anda kenal. Salam Pembesan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar